Demokrasi Indonesia Sangat Butuh Nahdlatul Ulama

Demokrasi Indonesia Sangat Butuh Nahdlatul Ulama. Muktamar juga merupakan waktu bagi pesertanya untuk merenungkan tantangan yang dihadapi NU saat ini.

Warganu.com - Seorang Penulis dari Singapore, Alexander R. Arifianto, RSIS, menuliskan bahwa Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), baru-baru ini mengumumkan bahwa Muktamar yang telah lama tertunda akhirnya akan diselenggarakan pada 23-25 ​​Desember 2021 di Kota Lampung, Sumatera. Muktamar adalah pertemuan organisasi yang paling penting. Biasanya diadakan setiap lima tahun sekali tetapi harus ditunda karena COVID-19.

Seiring dengan usia NU yang hampir 100 tahun, NU telah menempatkan dirinya sebagai organisasi masyarakat sipil moderat yang mendukung norma-norma seperti demokrasi, toleransi beragama, dan pluralisme. Hal ini khususnya terjadi di bawah mendiang Abdurrahman Wahid yang merupakan ketua NU dari tahun 1984 hingga 1999 dan kemudian menjadi presiden pertama yang dipilih secara demokratis di Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001. Penerus Wahid di NU — Hasyim Muzadi dan Said Aqil Siradj — terus mempromosikan hal ini secara terbuka. norma moderat, meskipun dengan berbagai tingkat konsistensi dan komitmen.

Agenda utama Muktamar adalah memilih ketua umum baru yang akan memimpin organisasi selama lima tahun ke depan. Pesaing utama untuk pemilihan ketua adalah Ketua Siradj yang sedang menjabat dan Sekretaris Jenderal yang sedang menjabat Yahya Cholil Staquf. Keduanya berasal dari sayap moderat organisasi dan memiliki kesamaan dalam sudut pandang ideologis dan politik.

Muktamar juga merupakan waktu bagi pesertanya untuk merenungkan tantangan yang dihadapi NU saat ini. Dua tantangan krusial yang harus dihadapi oleh peserta Muktamar.

Yang pertama adalah inkonsistensi dalam organisasi dalam upayanya untuk mempromosikan norma-norma moderat. Inkonsistensi semacam itu dikaitkan dengan bagaimana otoritas keagamaan terstruktur di dalam NU. Loyalitas dan kesetiaan dalam organisasi tidak selalu mengalir dalam hierarki yang lurus. Mereka bersandar pada jaringan pribadi antara para pemimpin agama (kyai) NU, yang sering berpengaruh di wilayah Indonesia tertentu, dan siswa mereka (santri), yang dihubungkan oleh ikatan mereka dengan mantan guru mereka.

Kyai senior memiliki kekuatan untuk mendikte agar pengikut mereka mengikuti serangkaian kebijakan dan prioritas yang sama sekali berbeda dari kebijakan dan prioritas yang disebarkan oleh pimpinan nasional organisasi. Mereka sering menghadapi persaingan otoritas agama dari ulama garis keras di daerah mereka, yang memotivasi mereka untuk memimpin serangan terhadap minoritas Muslim yang terpinggirkan.

Ulama NU setempat telah memimpin penganiayaan terhadap Syiah di Kabupaten Sampang di Pulau Madura dan Ahmadiyah di desa Cikeusik di provinsi Banten. Serangan kekerasan ini dan kegagalan otoritas Indonesia dan kepemimpinan NU untuk meminta pertanggungjawaban ulama atas tindakan mereka telah meragukan komitmen NU untuk menegakkan moderasi dan toleransi beragama sebagai salah satu prioritas utama organisasi.

Isu kedua adalah keberpihakan politik NU dengan pemerintahan Joko Widodo. Penyelarasan ini telah meningkatkan pengaruh politik organisasi tersebut dan meningkatkan jumlah pejabat NU yang diangkat di kementerian-kementerian utama. Penunjukan patronase ini juga sering diberikan kepada pejabat NU oleh pemerintahan Sukarno dan Suharto sebelumnya. Saat ini, mereka membuat NU rentan dikritik karena bersekutu dengan pemerintah yang semakin membongkar institusi politik demokratis Indonesia.

Aliansi NU dengan pemerintahan Widodo berakar pada keinginan bersama mereka untuk menetralisir ancaman dari gerakan oposisi Islam yang bangkit melawan pemerintah. Ini terbukti selama kampanye pemilihan presiden 2019 ketika sebuah koalisi Islamis bersekutu erat dengan kampanye pemilihan pensiunan jenderal Prabowo Subianto melawan Presiden Joko Widodo. Widodo menang di tempat pemungutan suara sebagian besar berkat dukungan NU, di mana mereka mendukung presiden sebagai pemimpin Islam moderat dan menuduh Prabowo dan kelompok Islamis merencanakan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia.

Sejak itu, pemerintahan Widodo telah mengadopsi kebijakan yang semakin represif terhadap lawan-lawannya. Ia telah sering mengajukan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menangkap dan membungkam suara-suara kritis yang memposting keluhan di platform media sosial. Ini telah memberikan kekuatan yang lebih besar kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Polri untuk mengambil peran yang biasanya disediakan untuk otoritas sipil, terutama untuk mengurangi COVID-19.

Yang paling meresahkan, para pendukung pemerintah telah merencanakan untuk menyerukan sidang khusus Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) - badan legislatif tertinggi negara - untuk mengubah konstitusi negara. Kemungkinan amandemen akan mengubah batas masa jabatan konstitusional presiden petahana dari dua masa jabatan lima tahun berturut-turut menjadi tiga, yang memungkinkan Widodo untuk mencalonkan diri sebagai presiden ketiga dalam pemilihan berikutnya yang dijadwalkan pada 2024. Sejauh ini, para pemimpin NU belum mengkonfirmasi apakah mereka akan melakukannya. mendukung amandemen jika diajukan dalam sidang khusus MPR.

NU secara terbuka telah berkomitmen sebagai pendukung kebebasan berekspresi, toleransi beragama, dan pluralisme. Ini harus menggunakan Muktamar yang akan datang sebagai waktu untuk merenungkan langkah-langkah untuk menegakkan komitmennya terhadap nilai-nilai Islam dan demokrasi moderat ini, terlepas dari apakah preferensi kebijakannya sejalan dengan Pemerintahan di Indonesia saat ini.

Alexander R Arifianto adalah Peneliti Program Indonesia di S Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura.

Sumber: Indonesian democracy needs a moderate Nahdlatul Ulama | East Asia Forum

COMMENTS

Nama

Amaliyah,6,Bahtsul Masail,4,Banom,1,Banser,2,Berita,22,Ekonomi,1,Fatayat,2,GP Ansor,2,IPNUIPPNU,2,Kajian,5,Kampus,7,LESBUMI,1,Maulid,1,Muktamar,4,MWCNU,10,NUIstimewa,1,PBNU,3,PCNU,1,Ranting NU,4,Santri,8,Tokoh,1,Ziarah,1,
ltr
item
Liputan Warga NU Nusantara dan Dunia: Demokrasi Indonesia Sangat Butuh Nahdlatul Ulama
Demokrasi Indonesia Sangat Butuh Nahdlatul Ulama
Demokrasi Indonesia Sangat Butuh Nahdlatul Ulama. Muktamar juga merupakan waktu bagi pesertanya untuk merenungkan tantangan yang dihadapi NU saat ini.
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgukgUz9MFqFpm5pcu-zlIzNR2bK6JEkhx-92UBOq9WIDZhWI8uAy0znm9V6ZhS1H9mplzuGryo-tAO3wtM8hcwdFJvZRXMfYmDuLPPyXszHyHEe-oGIxZn8-OY-KOZN4vJqyeZvSqYLiFqrXAb1468UfEbaOQljQ_r94g5iTtJ_AMmZg0iqX2B9irtGg=w640-h366
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgukgUz9MFqFpm5pcu-zlIzNR2bK6JEkhx-92UBOq9WIDZhWI8uAy0znm9V6ZhS1H9mplzuGryo-tAO3wtM8hcwdFJvZRXMfYmDuLPPyXszHyHEe-oGIxZn8-OY-KOZN4vJqyeZvSqYLiFqrXAb1468UfEbaOQljQ_r94g5iTtJ_AMmZg0iqX2B9irtGg=s72-w640-c-h366
Liputan Warga NU Nusantara dan Dunia
https://www.warganu.com/2021/11/demokrasi-indonesia-sangat-butuh.html
https://www.warganu.com/
https://www.warganu.com/
https://www.warganu.com/2021/11/demokrasi-indonesia-sangat-butuh.html
true
4610428050524810468
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy